Profil PPID

Sejarah Singkat PPID Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong dibentuk sebagai bagian dari komitmen dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik. Kehadiran PPID menjadi sarana bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam perkembangannya, layanan PPID terus ditingkatkan melalui penyediaan informasi secara langsung maupun elektronik, termasuk pemanfaatan website sebagai media penyampaian informasi publik. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa keterbukaan informasi merupakan bagian penting dalam meningkatkan pengawasan dan partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. PPID Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong berkomitmen untuk memberikan layanan informasi yang mudah, cepat, tepat, transparan, dan bertanggung jawab, dengan tetap memperhatikan perlindungan data pribadi serta informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong sendiri memiliki sejarah kelembagaan yang berkembang sejak berdiri sebagai Lapas Perempuan di Samarinda hingga menempati gedung di Jl. Imam Bonjol No. 37, Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan kemudian menggunakan nomenklatur Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

“Terwujudnya layanan informasi publik yang transparan, cepat, mudah, akurat, dan akuntabel dalam mendukung penyelenggaraan Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong yang terbuka dan terpercaya.”

Memberikan layanan informasi publik yang cepat, mudah, transparan, dan akurat, serta mewujudkan pengelolaan informasi yang profesional, akuntabel, dan berintegritas guna meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat.

PPID Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong bertugas mengelola, menyediakan, mendokumentasikan, dan memberikan pelayanan informasi publik secara transparan, cepat, tepat, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sebagai dasar utama pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

Belum ada informasi.

Belum ada informasi.